TOLAK NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERDA PROVINSI BALI TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Terlalu terbiasa masyarakat dininabobokkan dengan ‘menyuapi’ sejumlah peraturan pemerintah dengan iming-iming  dapat memberikan sensasi suatu relaksasi hingga ekstase seolah-olah, kebutuhan masyarakat atas jaminan hukum telah dipenuhi negara. Apalagi perempuan, pasti langsung setuju jika nasib anak mereka dilindungi undang-undang dan peraturan pemerintah lainnya.

Belum lagi ketika disodori naskah akademik yang dibuat dengan membawa gengsi dari universitas terkemuka, bisa jadi kaum ibu-ibu langsung mendukung dengan penuh keyakinan nasib mereka dijamin negara. Begitu tinggi kepercayaan masyarakat terhadap berbagai regulasi dan dengan mudah untuk digiring seperti kerbau yang dicocok hidungnya, menerima sakralisasi wacana-wacana hukum yang kesannya luar biasa,  namun kemudian berakhir menjadi piagam tanpa guna.  But not this time, tidak kali ini!

Naskah akademik dan Rancangan Perda Provinsi Bali tentang Perlindungan Anak yang disusun tim peneliti pusat perancangan Hukum FH Universitas Udayana yang diajukan Pansus Komisi IV DPRD Prov. Bali, PERLU DITOLAK SEKALIGUS DIBATALKAN demi tegaknya hukum dan keadilan bagi anak.

Penolakan ini bukan dikarenakan naskah akademik dan ranperda yang mengikutinya tidak penting bagi nasib anak Bali. Sama sekali tidak! Penolakan ini dengan terpaksa perlu dilakukan karena  naskah ini jauh dari kata layak disebut sebagai ‘naskah akademik’ apalagi dijadikan acuan untuk dijadikan suatu Peraturan Daerah (PERDA) bagi anggota Parlemen Provinsi Bali. Terlebih lagi, naskah ini dijadikan acuan penting perlindungan nasib masa depan anak.  Bahkan, ada indikasi produk hukum ini ‘dipaksakan’ menjadi PERDA sebelum Pemilu. Ini merupakan praktik kekerasan simbolik, pemaksaan kehendak demi pencitraan.  Apa jadinya jika naskah ini beredar di masyarakat dan dibaca oleh akademisi lainnya?  Sungguh hal yang memprihatinkan kalau tidak ingin disebut memalukan. Tentu ada sejumlah argumentasi mesti diajukan sebelum ‘menggugat’ kompetensi para ahli perancangan Hukum Universitas Udayana.

GEGABAH dan AMATIRAN

“Naskah Akademik Rancangan Perda  Provinsi Bali Tentang Perlindungan Anak “jelas-jelas dibuat secara gegabah dan amatiran. Naskah akademik ini kurang memenuhi kriteria sebagai tulisan ilmiah, tanpa dasar kajian akademis tentang anak-anak Bali. Pada bagian latar belakang penyusunan naskah akademik ini di antaranya adanya pernyataan:

“ Tingginya permasalahan yang berkaitan tentang anak sangat memerlukan adanya penegakan hukum (terketik: hokum) yang optimal”.  

 

Apa dasarnya? Memang pada naskah akademik ini menggunakan data kekerasan kasus anak yang diambil dari yayasan Lembaga Perlindungan Anak Bali. Data LPA  menunjukkan angka kekerasan anak ‘hanya’ mencapai 150 kasus sejak tahun 2011-2013. Pernyataan yang menyatakan tingginya permasalahan anak di Bali ini tentu tidak berdasar, mengingat tidak ada indikator pendamping yang dapat dijadikan pembanding agar  informasi yang disampaikan mendekati akurat, seperti : berapa jumlah anak di Bali? berapa angka kematian bayi di Bali? berapa anak bali yang tidak bersekolah? berapa yang bekerja? Berapa anak yang dibuang dan ditelantarkan? Berapa anak yang dipenjara? berapa anak yang disabilitas? Berapa anak yang berhadapan dengan hukum? Berapa anak yang menggepeng? Berapa yang diperkosa? Berapa anak yang dipasung? Berapa anak jenius Bali, berapa anak berprestasi di Bali?.

Ini baru merupakan sebagian kecil pertanyaan mendasar yang harus diketahui peneliti sebelum menyusun naskah akademik apalagi menjadikannya sebagai peraturan daerah.  Sayang sekali, data yang disajikan dalam naskah akademik begitu kecil dibandingkan jumlah anak di Bali (sangat tidak mungkin jumlah anak Bali ‘hanya’ 150?). Dan jika data kuantitatif ini digunakan sebagai dasar pembuatan Perda Perlindungan Anak tentu argumentasinya sangat lemah dan gegabah. Padahal, stakeholder yang bergerak dalam bidang pemerhati anak itu banyak sekali, seperti: lembaga pendidikan (sekolah dari Paud, SD- SMA). Lembaga pelayanan kesehatan, kepolisian, Bapas, pengadilan,  masyarakat adat, keluarga, forum anak, P2TP2 dan sebagainya yang tentunya memiliki data yang lebih akurat. Selain itu mereka tentu lebih mengetahui problema penanganan anak di lapangan,  dan  mendekati realitas sosial anak Bali.  Jangan salahkan jika membaca naskah akademik ini memunculkan sejumlah asumsi: peneliti meremehkan data lapangan, kemalasan melakukan penelitian lapangan atau karena isolasi yang memerangkap diri dalam teks-teks hukum tanpa memahami realitas nasib anak-anak Bali.

Tapi haruskah masa depan anak Bali menjadi wacana basi-basi alakadarnya seperti ini? Kemudian memaksa masyarakat untuk menerima gagasan seperti ini dalam bentuk Perda? Begitukah? Jika ini benar, tentunya mentalitas seperti ini benar-benar menyedihkan. Penyederhanaan masalah semacam ini tentu merupakan bentuk pembodohan masyarakat yang ‘dipaksa’ menerima studi yang tidak berbobot seperti ini. Dan koreksi terhadap naskah ini menjadi penting untuk mengawasi kinerja-kinerja yang menggunakan dana dari masyarakat. Selain itu, naskah akademik ini menjadi tampak ‘amatiran’ ketika rumusan masalah dengan hasil analisis yang diajukan, disandingkan sehingga jawabannya ibarat pepatah: jauh panggang dari api.

Pada rumusan masalah pertama berbunyi: permasalahan hukum apakah yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perlindungan  Anak? Logika dari pertanyaan ini tentu merujuk pada sejumlah produk hukum yang bermasalah jika diterapkan dalam upaya perlindungan anak. Tetapi, pada hasil analisisnya justru disajikan tampilan produk hukum yang digunakan sebagai dasar dalam Ranperda yaitu: UU 12/2011 pasal 5 dan 6, UU No 39 tahun 1999 tentang HAM, UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (tapi, tampak peneliti tidak konsisen karena, di halaman lain disebut, UU No 23 tahun 2004 tentang Perlindungan Anak), PP No 38 tahun 2007 tentang pembagian Urusan, Peraturan Daerah Provinsi Bali No 1 tahun 2008 . Itupun tidak mengikutsertakan produk hukum yang lebih fresh seperti UU SPPA tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pada rumusan masalah kedua berbunyi: Apakah yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perlindungan anak? Hasil analisisnya: tidak ada! Terlalu banyak ‘bunyi-bunyian’ yang dikutip menurut beberapa ahli hukum, tapi tidak menjawab pertanyaan yang diajukannya sendiri.

Pada rumusan masalah ketiga berbunyi: Apakah sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan dan jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan  Daerah Provinsi Bali tentang perlindungan anak? Jawaban yang diberikan penuh kegalauan dan kegamangan seperti terkena sindrom ‘schizophrenia’: yang penting menabur sejumlah kalimat, tak penting bermakna atau tidak.  Sasaran yang diwujudkan pastinya untuk perlindungan anak, namun anak seperti apa yang akan disasar dalam naskah dan ranperda itu?

Peraturan Daerah tentunya tidak sama dengan Undang-Undang meskipun produk ini harus mengacu pada produk perundang-undangan yang ada di atasnya. Gejala ‘copy-paste’ bunyi-bunyian dalam produk hukum dan kemudian mencantelkannya dalam peraturan daerah tanpa kajian yang serius dan ilmiah tentu merupakan tindakan yang gegabah.

TAK PAHAM KONSEP ANAK

Konsep anak yang diajukan dalam naskah akademik ini masih “standar” kutipan pasal 1 Konvensi Hak Anak, bahwa anak adalah:

“…setiap manusia yang berusia 18 tahun kecuali berdasarkan Undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia anak dicapai lebih awal”.

 

Definisi anak berdasarkan diskusi terfokus yang diselenggarakan LBH Bali dalam menganalisa RANPERDA tentang perlindungan anak, begitu banyak menyajikan realitas sosial anak-anak Bali. Padahal kenyataannya, berbagai produk hukum mendefinisikan anak dengan umur yang beragam. Anak merupakan suatu definisi yang bersifat kompleks secara kultural dan sosial. Dalam institusi pendidikan dikenal istilah “anak berkebutuhan khusus”, “anak dengan layanan khusus”. Selain itu ada istilah “anak Negara”,” anak disabilitas”, “anak dari penyandang disabilitas”. Dan perkembangan terbaru sebagai praktisi hukum peneliti mestinya sudah tahu ada istilah “Anak Berhadapan” dengan Hukum dan “Anak Berkonflik” dengan hukum. Dalam dunia kesehatan dikenal istilah, janin, bayi, balita, masa pubertas dan sebagainya. Dan mereka semua ini berhak mendapatkan jaminan perlindungan sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Jadi ‘realitas’ sosial wajah anak-anak Indonesia termasuk di Bali tidaklah sama dan perlakuan yang dibutuhkanpun tidak bias diseragamkan. Definisi anak  yang kompleks ini mencerminkan realitas kehidupan anak yang tidak sesederhana definisi yang diajukan. Terlebih lagi di Bali masalah seksualitas anak menentukan perlakuan yang menjadi pemicu sejumlah diskriminasi dan kekerasan terhadap anak, seperti: konsep purusa dan pradana yang masih bersifat politis, mempengaruhi posisi dan disposisi sosial termasuk masa depan anak. Semestinya kompleksitas kebutuhan anak inilah dijadikan dasar-dasar argumentatif bagi penyusunan latar belakang akademik dan data-data yang akurat. Sayangnya hal-hal urgensi berkaitan dengan kebutuhan anak, tidak sampai dalam Naskah Akademik dan juga Ranperda Perlindungan Anak.

TIDAK MEMENUHI VALIDITAS HUKUM

Pada halaman 21 naskah akademik ini disampaikan bahwa validitas hukum atau keabsahan suatu hukum sebagai peraturan perundang-undangan di Indonesia harus sesuai dengan:1) landasan filosofis, sesuai dengan nilai-nilai yang dianut suatu negara; 2) sosiologis, mencerminkan tuntutan dan kenyataan yang hidup dalam masyarakat; 3) yuridis, sebagai norma hukum, adanya kesesuaian hubungan kondisi dengan akibatnya, adanya lembaga yang berwenang) dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi; 4) politis, sesuai dengan cita-cita dan konstitusi.

Dan, Naskah Akademik ini jelas tidak memenuhi aspek sosiologis dan telah mengabaikan realitas sosial tentang anak-anak Bali: bagaimana anak hidup, tumbuh dan berkembang anak di tanah Bali. Rancangan Peraturan Daerah (perda) tentang Perlindungan Anak setidaknya secara ideal melibatkan landasan filosofis kearifan Sosial Budaya Bali dalam menata dan mengatasi masalah sosial termasuk dalam perlindungan anak, termasuk melibatkan masyarakat adat Bali.

KOORDINASI KERJA SKPD TIDAK JELAS

Naskah akademik dan juga Ranperda Tentang Perlindungan Anak yang hendak dipaksakan ‘sukses’ ketok palu sebelum pemilu 2014 ini menyisakan banyak problematik yang dirasakan beberapa stakeholder dalam SKPD, Satuan Kerja Perangkat Daerah (aparat terkait) yang terlibat di dalamnya. Dalam diskusi membahas Ranperda tentang Perlindungan Anak, perdebatan koordinasi para pihak dalam ruang lingkup pemerintahan masih tidak jelas, tumpang tindih. Bidang pemberdayaan perlindungan perempuan dan anak melalui P2TP2A mengeluhkan dana yang terbatas tidak sebanding dengan dengan ribuan kasus-kasus yang dihadapi. Pihak kepolisian membutuhkan shelter bagi anak yang berhadapan dengan hukum, selisih paham tentang “Rumah Sosial Perlindungan Anak” yang menurut Dinas sosial itu hanyalah sebagai tempat konsultasi bukan untuk shelter.

Ini baru sebagian kecil dari kekacauan jalur komunikasi dan koordinasi yang harus dihadapi dalam internal pemerintahan. Sejumlah aktivis perempuan dan stake holder lainnya termasuk dari dinas pendidikan, pengadilan juga mengharapkan “Anak Berkonflik” dengan hukum tidak dipenjarakan di lapas  orang dewasa, selain faktor Lapas Anak Gianyar yang berlokasi di Karangasem dirasakan terlalu jauh sehingga ada desakan untuk menyiapkan tempat yang lebih dekat dan representatif untuk anak-anak yang berhadapan hukum. Penyusunan naskah akademik ini tampaknya belum sampai pada bagian ‘membaca realitas’ atau melakukan kajian kontekstual yang serius dalam penyusunan rancangan perlindungan anak ini. Apa yang dipaparkan dalam naskah akademik ini baru terbatas menyajikan pengetahuan hukum tentang anak secara umum.

 

TOLAK ‘PROYEK’ RANPERDA PERLINDUNGAN ANAK 

Naskah akademik dan Ranperda Perlindungan Anak perlu ditolak! Naskah akademik ini argumentasinya sangat lemah, prematur dan baru sebatas memamerkan pengetahuan tekstual tentang hukum yang sebenarnya juga bisa diakses masyarakat melalui internet. Kajian ‘kontekstual’ berbasis realitas sosial dan kajian budaya dengan melibatkan stakeholder belum disentuh dalam kajian akademis ini. Semestinya dalam naskah akademik dan juga Ranperda Perlindungan Anak ini,  UU SPPA ini perlu dijadikan salah satu dasar bagi terbentuknya Perda Perlindungan Anak.

Undang-undang No 11 tahun 2012, Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) telah disahkan sejak 2012 dan baru akan diberlakukan Agustus 2014, inipun beberapa bagian pasalnya tengah di-uji material-kan oleh Ikatan Hakim Indonesia dan disetujui MK. Sayangnya kehadiran UU SPPA tampaknya alpa dicantumkan, entah karena peneliti tidak ‘update’  informasi, ataukah karena “lupa” memang menjadi penyakit kronis yang harus dilawan oleh bangsa ini. Padahal UU SPPA ini relevan dengantopik perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum, baik yang menajdi korban maupun pelaku.  

 Naskah akademik dan Ranperda Perlindungan Anak harus berani untuk ditolak, karena tiada gunanya menciptakan produk hukum yang tak berguna dalam kenyataan, hanya dipaksakan untuk pencitraan aktor-aktor politik dengan kinerja yang tidak maksimal dengan mengorbankan nasib anak-anak Bali.

 Setidaknya naskah akademik ini memberikan gambaran tentang realitas betapa tidak seriusnya penanganan nasib anak Bali. Anak masih dianggap sekedar ‘proyek’ wacana, tanpa keseriusan untuk benar-benar memikirkan bagaimana naskah akademik ini layak menjadi dasar bagi terbentuknya Ranperda Perlindungan Anak dan dapat diimplementasikan. Sudah saatnya masyarakat juga mesti ‘melek hukum’ dengan membaca secara hati-hati berbagai produk hukum yang dibuat kaum intelektual, untuk menghindari manipulasi dan pembodohan masyarakat.

 

Sumber:

https://dayugayatri.wordpress.com/tag/ranperda-perlindungan-anak/

Diskusi kelompok terfokus yang diselenggarakan YLBHI-Bali 13 Januari 2014

Poli-Tikus

Ini negeri Indosialitikus. Negeri yang dibangun spesies Koloni Tikus, termasuk rumpun bangsa Kemayu Malasekalia, yang berbulu abu-abu. Dikenal sangat pintar berkamuflase. Penduduk negeri tikus diberi nama Poli-Tikus. Mengerat adalah ideologi tunggal negeri ini. Indosialitikus berwajah multikulturitikus. Masyarakat yang membangun negeri ini terdiri dari beragam tikus, begitu kira-kira. Dari pengusaha tikus berdasi, priyayi tikus berkerah putih hingga bangsa preman dan cecurut. Oya, anak-anak Indosialitikus sangat mencintai Mickeytikus dan Minitikus, artis negeri tetangga, Holi-Tikus. Mereka termasuk spesies tikus berbulu putih.

 
Konon kabar sejarah, wilayah dan kekuasaan Indosialitikus sangat luas. Dan cukup disegani oleh negaratikus lainnya. Itu dulu. Maklum, Poli-Tikus senang sekali mengagungkan kedigjayaan sejarah mereka. Sayang kejayaan itu rupa-rupanya runtuh, karena libido mengerat Poli-Tikus begitu besar. Semua yang disediakan negeri ini habis digerogoti Poli-Tikus. Hingga, wilayah negara mereka semakin menyempit. Bahkan, peta negaratikus pun habis dikerat keturunannya. Pulautikus, gunungtikus, di peta berlubang atau hilang  karena dikerikiti anak-anak Poli-Tikus.
 
Wajah Poli-Tikus dari Indosialitikus, selalu kelaparan. Lapar, lalu mengerat. Begitu terus menerus. Negaratikus lainnya, sampai geleng-geleng kepala. Setiap pertemuan antarnegara tikus, para petinggi Poli-Tikus wajahnya selalu memelas. Dan melaporkan kondisi kelaparan yang terjadi di Indosialitikus. Dan, sejuta kesialan-kesialan hidup lainnya. Tahun ini beritanya, Indosialitikus nyaris kehabisan stok makanan. Habis dikerat-kerat. Sawah-sawah kena pestisida, tergerus dan terendam lumpur limbah industri milik konglomerat Muka Tikus. Biji padi cuma menyisakan kulit. Rasanya pahit. Penduduk Indosialitikus takut keracunan dan tidak sudi makan biji padi lagi.
 
Petinggi Poli-Tikus dari Deputi Kementrian Pangan bersurat. Minta tolong negaratikus tetangga memberikan subsidi bagi bangsa ini. Minjam dulu deh, demikian bunyi NB/PS di pojok bawah surat pendahuluannya. Kuskalikus, masalah utang piutang bisa diurus belakangan. Subsidi datang dari negaratikus lain. Negara tetangga tak makan biji padi, lalu dikirimilah keju sebagai bantuan terhutang. Harga keju negeri tetangga dihitung dengan valutikus. Kurs mata uang terus berfluktuasi. Turun satu, naik dua begitu terus. No problem, buat Indosialitikus. Jaman gini, tidak ada uang kontan, ya dibayar barang. Lantas Presiden Tikus meminta kementrian pertambangan tikus untuk membuat daftar inventaris. Barangkali ada gunung dan pulau tikus lain yang bisa digadaikan.
 
Masyarakat Poli-Tikus mengkonsumsi makanan 100 kali lebih banyak dari negaratikus lainnya. Makan dulu baru bekerja. Begitulah prinsip hidup Poli-Tikus. Berkeringat saat makan, sepertinya satu-satunya yang bisa dimengerti Poli-Tikus. Pekerjaan yang paling berat bagi Poli-Tikus adalah berpikir. Berpikir bisa membuat satu tetes keringat, keluar sia-sia. Para Poli-Tikus tak senang berkeringat. “Malas menyekanya” begitu kata mereka. Maunya terima beres, tanpa mesti  susah payah.  Fasilitas negaratikus ini hampir-hampir semua diadopsi dari negaratikus lainnya. “Buat apa berpikir. Biar saja negaratikus lainnya yang bekerja. Toh, tugas tikus negeri ini hanya mengerati peradaban” ujar salah satu Poli-Tikus.
 
Di Indosialitikus ada sekelompok mafiosotikus. Kelompok ini terdiri dari preman dan bangsa cecurut. Mafiosotikus sangat menakutkan. Mereka layaknya teroris. Bekerja seperti bayangan hitam. Ketuanya Don Tikus, licik dan licin. Sang Don Tikus sangat pandai bicara. Sugestinya terpercaya. Don Tikus bekerja meniup-niup dan mengiming-iming kemuliaan bagi Poli-Tikus. Don Tikus sangat berkuasa di wilayahnya Sarang Tikus. Don Tikus hidup dari menjebak, menipu dan memeras. Poli-Tikus  menyebut mereka para begalitikus. Apalagi  kaki tangan Don Tikus, bangsa cecurut bertingkah bak penguasa. Meneror kesana-kemari.
 
Target Operasi Don Tikus memperdayakan Poli-Tikus dengan memakai tikus-tikus kecil. Para tikus kecil itu  juga tadinya terjebak tipu daya Don Tikus. Anak-anak tikus tak mampu membebaskan diri dari sang Mafiosotikus. Mereka dipekerjakan di brotel-brotel. Tikus kecil tak mampu mencicit. Karena, mulut  Don Tikus lebih besar dari mulut mereka, hingga cicit kecil menjadi tertelan angin. Eksploitasi dan perbudakan anak-anak dalam dunia tikus sangat memprihatinkan.
 
Kali ini, Don Tikus memasang perangkap bagi petinggi Poli-Tikus dengan Jebakan Tikus. Tujuannya jelas untuk memudahkan pemerasan. Umpannya adalah tikus betina. Target operasi Don Tikus kali ini adalah Bajingtikus. Bajingtikus pengusaha kaya dan berkuasa, mantan bupatikus. Agak senang dipuji-puji oleh para tikus penjilat. Bajingtikus ketika berkuasa, berkoalisi dengan preman dan cecurut. Berteman dengan Mafiosotikus. Don Tikus mengenal betul Bajingtikus. Dalam dunia mafiosotikus tak ada persahabatan yang abadi. Ini Politik Tikus, Bung!.
 
Apalagi sebentar lagi para Poli-Tikus akan melakukan voting pemimpin baru. Klengkus! Poli-Tikus macam begini sama sekali tak berguna. Menyingirkan Poli-Tikus busuk macam Bajingtikus tak akan merugikan siapa-siapa. Nothing to loos. ”Klengkus!” dengus Don Tikus.
 
Bajingtikus perlu disingkirkan. Ia petinggi otak udel. Pikirannya tak jauh dari sekitar udel, pupu dan pupur. Tak tahu malu. Bandot tikus tua ini cukup buas dan sangat doyan memangsa tikus-tikus betina kecil. Sekedar untuk dicicipi dan dilepeh. Rasanya sangat puas. Bajingtikus kerap menjamu sekutunya dengan hidangan  pencuci mulut tikus-tikus betina kecil. Bajingtikus menelpon Don Tikus. Minta dikirimi tikus betina pencuci mulut. Klengkus! Maka, diseretlah seorang anak tikus betina menjadi umpannya.Warnanya masih merah, baru belajar mencicit. Liur Bajingtikus sudah mengalir. Don Tikus mematok harga. Kuskalikus harga pas, anak tikus betina menjadi budak Bajingtikus. Maka dijilatinya tikus betina kecil itu. Anak tikus hanya bisa mengerang, memuaskan Si Tikus Tua hingga puas! Anak tikus ketakutan, malam-malam setelah lelah. Rebah dan resah sambil mencicit lirih di kamar motel. Tapi, tembok sepertinya telah menutup daun telinganya. Cicit lemah tak terdengar.
 
Bajingtikus sama busuknya dengan Don Tikus. Budak kecil itu lantas diperjualbelikan. Jatuh dari satu tangan ke tangan yang lainnya. Jual beli budak antarkolega tikus tampak aman-aman saja. Sepertinya, perdagangan budak tikus betina bukan hal yang baru diantara para Poli-Tikus berduit. Klengkus! Istri cantik, anak sehat dan istana mewah, tak memuaskan otak udel para Poli-Tikus. Klengkus! Don Tikus tak peduli, kipas-kipas dengan duit hasil dagangan tikusnya. Ha….ha….Puas!
 
Seekor tikus betina, Kasturi, umpan Don Tikus tergelepar. Ketakutan dalam perangkap Don Tikus dan Bajingtikus. Lantas melarikan diri dari kamar motel. Segala cara dilakukan, memanjat, meloncat tembok tinggi. Berhasil. Keringat dingin menetes. Kasturi terdampar  di biaratikus. Meminta makan dan bantuan dari pendeta. “Rumah Tuhan, rumah penyelamatan. Mereka tak akan melempar aku, meski seorang pendosa” begitu harapan si anak tikus. Diketuknyalah rumah Tuhan. Tok….tok….tok. Pintu biara terbuka. Pendeta dan komunitas biara terkejut dengan keadaan anak itu. Merekapun membantu anak tikus menceritakan kejadian yang menimpanya. Percakapan pun di rumah Tuhan. Bisik-bisik, senyap. Tiba-tiba pecah suara tangisan. Kira-kira 30 menit, lalu lampu biara dipadamkan. Hening.
 
Pendeta dan komunitas biara menjadi telinga Tuhan. Mereka melaporkan peristiwa itu pada petinggi komisi keamanan dan perlindungan anak tikus. Komisi itu menyelidiki peristiwa itu. Perdagangan anak tikus dan perbudakan sudah sedemikian parah. Sungguh menyedihkan. Don Tikus dan Bajingtikus bukan tikus sembarangan. Kekuasaannya luar biasa, nyaris tak bisa disentuh hukum. Inilah dunia mafiosotikus. Mereka bersembunyi dalam benteng rumah mereka. Komisi perlindungan anak tikus mengerahkan bantuan. Pantang menyerah mendesak agar para Poli-Tikus mendukung upaya perlindungan hukum bagi anak-anak tikus. Kuskalikus, badan investigasi kepolisian tikus mengusut kasus tersebut dibantu para kulitikus (sejenis wartawan, dalam dunia manusia). Sretsretsret….tulisan kulitikus menjadi pedang penyambung lidah. Peristiwa perdagangan budak menjadi berita. Don Tikus dan Bajingtikus ditangkap. Poli-Tikus menjadi resah, gelisah dan ada juga yang meradang. Merusak citra Poli-Tikus. Klengkus!
 
Hanya saja, di Indosialitikus, mengerat adalah ideologi tunggal. Kuskalikus, suara kebenaran menjadi berlubang. Yah.. itu itung-itungan kuskalikus. Siapa yang kuat dia yang berkuasa, lantas mengerat (istilah lain untuk menindas). Memang ini hanyalah masalah kekawatiran saja. Namun, di negeri ini segala sesuatunya memang mengkhawatirkan. Para Poli-Tikus menjadi paranoid. Apalagi, iklim perpolitikan tikus suhunya makin meninggi. Poli-Tikus diserang demam tikus. Kuskalikus, keputusan ditangan para Poli-Tikus. Kita lihat investigasi selanjutnya. Klengkus!

BABAD KERATON

 
 
Mpu Tankelingan menyurat Babad Keraton. Beliau, putri dari Mpu Nirdon, abdi dalem istana. Mpu Nirdon diakhir usianya adalah pendamping setia Sang Raja. Mpu Nirdon, mangkat-moksa. Pada putrinya, beliau berpesan  untuk menyurat sastra Babad Keraton.
 
Dalam babad, tersurat sirat kehidupan Keraton Puri Cemeti. Kisah bermula dimasa waituki, warsa 2000. Bagawanta, pandita penasihat kerajaan baru saja menasbih raja. Pangeran Manik Mas  kini bergelar Sri Paduka Manik Mas Cemeti. Mahkota  keratuan telah digelungkan di atas prabhu, Sang Raja baru. Sah. Penobatan raja diikuti pemberian gelar bagi para senopati, panglima, prajurit serta kerabat setia raja. Mereka menjadi abdi dalem raja, wang jero. Sah. Kekuasaan Keraton Puri Cemeti sungguh luar biasa. Sang Raja dan permaisuri tampil biasa-biasa saja. Tetap memiliki taksu wibawa. Namun, kuasa kerabat dan  prajurit puri rupanya sangat menakutkan. Di luar benteng istana, mereka tampak lebih berkuasa dari raja. Mereka semua bertato rajah cemeti. Jelata, wang jaba yang tinggal di luar benteng kerap meringis jika para kaki tangan raja itu  berkelebat. Karena, tak sedikit dari mereka sering bertingkah dibalik kuasa raja. Petantang petenteng pamer tato badan agar mendapat wiski dan menjarah gadis-gadis kembang di brotel-brotel. Gratisan. Sah. Skandal keraton semenamena. Basah. Jelata tak bersuara, diam sambil melengos. Mereka berpikir sedang memiliki seorang Prabhu Drestarasta. Kaki tangan raja bagai Kurawa. Meresahkan. Diam itu emas, dari pada kena lecut para centeng. Bikin susah. Suaka raja hingga ke desa seberang. Keraton tetangga, yakni Puri Rindang Sabo, Puri Sekar Kemoning merupakan sekutu terkuat dalam catatan sejarah Puri Cemeti.  Pertalian yang dibangun dalam pertukaran cincin perkawinan kuasa. Sah.
 
Geger Keraton.
Pada suatu ketika, warga puri gelisah. Kudeta di siang hari bolong. Hianat menjadi kiamat, begitu kata sejarah. Menyurat babad pertikaian perebutan mahkota raja. Basah dengan air mata duka. Ikatan dinasti kembali  dibabat kerabat. Sret. Pertalian sepupu dan sepersusuan dibayar darah. Di halaman keraton terjadi perkelahian raja melawan adipati. Mereka bertarung seperti dua ekor ayam aduan. Tabuh rah. Tangan raja bersimbah darah. Merah. Mengucur dari tubuh adipati, saudara raja lain ayah. Musuh tersungkur mencium tanah. Rebah. Di ujung keris, raja selamat. Begitu juga permaisuri dan putra mahkota. Dinasti dan martabat berwarna merah. Benteng puri retak, mesti tetap dijaga. Singgasana seperti api. Membakar pantat sang Raja.
 
Raja terkejut dan murka. Namun sudah terlambat. Raja mesti selamat dalam permainan catur. Raja  diungsikan dari puri dan singgasananya. Sri Paduka Manik Mas Cemeti, pergi menyelamatkan  mahkota dan umbul-umbul kerajaan. Menjadi refuji mencari suaka ke Keraton Puri Rindang Sabo. Tentu saja, Puri Sekar Kemoning menyetujuinya.  Jelata Puri Rindang Sabo dan Sekar Kemoning menjadi penonton. Keraton yang resah. Skandal istana tersingkap ungkap. Byar. Terang. Rakyat bergunjing. Raja tetangga telah menjadi pembunuh! Sah. Itu dulu. Sekarang ya, tidak sah.
 
Pada masa pelariannya, Sri Paduka Manik Mas Cemeti tenggelam dalam kepedihan. Raja menyepi di kerajaan yang bukan rumahnya. Asing terasing. Seperti orang buangan. Beliau dengan tangan berdarah membawa luka hati, martabat yang terkoyak. Raja menangis, seperti jelata lainnya. Manusiawi. Noda yang tak pernah dikehendaki menjadi tabir gelap Keraton Puri Cemeti. Menjadi catatan hitam sejarah puri. Sekian abad dijaga, tinta merah tertumpah juga. Menjadi warisan dendam beranak-pinak. Tangan berlumuran darah ternyata tak bisa dibilas.
 
Sementara, Keraton Puri Cemeti menangis darah. Para perempuan istana terisak pasrah. Mereka bukan penentu nasib. Raja dan adipati adalah keluarga. Penguasa. Kini keduanya tak ada lagi. Satu menyelamatkan diri. Dan, satu lagi, tewas. Ratu lingsir, nenek sang raja termangu membisu. Permaisuri raja dan adipati  keduanya pasrah berlinang airmata. Saling tak bersua, seperti kewajiban. Meski, mereka berdua tak tahu mengapa. Kuasa perempuan puri, sepertinya hanya untuk merangkul kematian dan kepedihan. Diam dan terdiam. Perseteruan kaum laki-laki. Kuasa yang membinasakan nurani. Tak ada kata kecuali air mata dan kediaman yang sunyi. Dendam para perempuan adalah bara. Menunggu waktu meletup menjadi api lalu membakar. Rahim  kelak menjadi senjata pemusnah.
 
Para abdi dalem, wang jero  bersepakat menyerahkan keputusan pada Bagawanta, pendeta Istana. Sang pandita datang dan berdiri ditengah-tengah. Berjubah putih menuju tanah berdarah. Beliau, Maha Resi Wikan meminta para rabi atau sang permaisuri, selir,  wang jero pasrah dan berserah pada suratan perjalanan karma. Dendam adalah dosa. Bilas dalam air suci dan mantra doa. Keluarga adipati yang mangkat mengangguk dalam diam. Berharap akan ada pembalasan. Jiwa dibayar jiwa. Kali ini mereka pasrah. Kelak tak akan menyerah.
 
Sang Bagawanta meminta wang jero menyiapkan upacara yang sepantasnya bagi Adipati yang mangkat. Jasad Sang Adipati diusung menuju ke tanah tua,  Gandamayu. Istana terakhir bagi jiwa-jiwa penebusan dosa. Dari tanah menjadi tanah, dari debu menjadi debu. Moksa. Hidup yang usai. Sri Paduka Manik Mas Cemeti diminta kembali ke istana oleh Bagawanta. Keselamatannya dijaminkan dalam perlindungan para abdi dalem keraton. Masa pelarian telah usai. Raja kembali dijemput rakyatnya yang setia. Diarak tambur menuju benteng istana. Dikawal prajurit yang menepuk dada, menjadi martir bagi Sang Raja. Permaisuri dan putra mahkota menyambut gembira. Hadirnya suami dan ayah tercinta. Raja kembali. Keistananya. Rumah, nafas yang dikenalinya. Bagawanta datang memberikan doa dan air suci, mencoba membilas kenangan usang Sang Raja. Pada masa-masa suram yang berdarah.
 
 
Puri, istana raja.
Malam-malam raja sendirian. Masih merasa asing di rumah sendiri. Setelah sekian masa ditinggalkan. Merenung berjuta peristiwa. Tak ingin seperti ini. Hidup menghisap udara dendam yang mengambang dipermukaan. Mereka yang pasrah hari ini adalah mereka yang tak akan menyerah esok lusa. Sri Paduka Manik Mas Cemeti menghela nafas. Sadar. Jiwa dibayar jiwa. Hukum hutan semesta. Tidak hari ini, mungkin esok hari.  Sang raja menatap permaisuri dan putra mahkota, yang tertidur pulas. Raja berharap-harap cemas. Pada dinasti yang bersimbah darah. Noda yang tak terbilaskan.
 
Sri Paduka Manik Mas Cemeti memutuskan mengasingkan diri untuk bertapa. Menjadi seorang pengawi, menyurat syair. Mengasah kuasa menjadi rasa dalam bahasa. Menaklukan hasrat lewat kata-kata. Kelak Sang Raja berakhir menjadi pandita dalam pertapaan sunyi. Dan, putra mahkota berbekal sastra. Warisan terakhir sang ayah. Babad Keraton inipun berakhir dalam doa pembilasan dosa bagi sang raja-pandita. Babad Keraton, Tankelingan, Waituki 2000.
 

MENGHANCURKAN SPIRITUALITAS BALI : PURA ATAU PURA-PURA?

Sebelum bernama Pura, tempat persembahyangan orang Bali disebut merajan, sanggah, paibon (pa-ibu-an), panti, beji, taman,  kahyangan atau parahyangan. Istilah Pura yang mengadopsi istilah India tampaknya baru diperkenalkan pada era pemerintahan  amoring acintya Prof. Ida Bagus Mantra (mantan Gubernur Bali) yang sempat studi di India. Tapi belakangan ini, banyak para pelajar Bali yang baru datang dari India mencoba menyamakan pura dengan mandira (mandir, kuil pemujaan) dalam  buku terbitan mereka. Read the rest of this entry »

PENDAKIAN ROHANI ATAU PENDAKIAN ROK MINI?

Pantai Padang Galak Denpasar digayut mendung kelabu. Gelombang pasang dan hujan mengguyur deras dan ombak begitu ganas menjilati bibir pantai. Hari kelabu dan mendung tengah menyelimuti perasaan satu keluarga yang kehilangan anak remajanya yang diseret arus pantai yang kejam. Ini adalah musibah kemanusiaan yang telah terjadi kesekian kali. Musibah kemanusiaan lain juga diabadikan di kawasan ini dengan adanya monumen peringatan jatuhnya pesawat PANAM yang menewaskan 107 korban kecelakan udara di dekat Gunung Patas di Grokgak-Singaraja, 29 April 1974. Read the rest of this entry »