RANPERDA PERLINDUNGAN ANAK

Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perlindungan Anak digagas sebagai inisiatif dari Pansus Perda Perlindungan Anak, Komisi IV DPRD Provinsi Bali. Sayangnya semangat perancangan Peraturan Daerah ini lebih kuat didorong unsur politis. Substansi yang semestinya ditujukan untuk menjadikannya sebagai instrumen yang mumpuni dalam upaya memberikan perlindungan bagi anak-anak Bali, menjadi pereduksian realitas sosial anak. Ranperda menjadi arena politik karena ada indikasi rancangan dipaksakan untuk diselesaikan dan bila perlu disahkan menjadi Perda sebelum pemilu 9 April 2014 ini sesuai dengan yang disampaikan sekretaris Pansus, Ibu Utami.

Beruntung, YLBHI-Bali berinisiatif mengajak stakeholder bertemu pada 13 Januari 2014 untuk berpartisipasi dan menganalisa konten Ranperda Perlindungan Anak. Pertemuan ini menjadi penting untuk mengantisipasi adanya upaya menggampangkan masalah dengan melakukan generalisasi isi Ranperda seperti mencontek dari berbagai sumber perundang-undangan, atau yang lebih fatal jika ditemukan adanya indikasi mencontek Ranperda serupa dari provinsi lain yang secara substansi tidak sama dengan Bali. Padahal substansi Ranperda harus bersumber dari realitas kebutuhan anak untuk mendapat pengakuan identitas, untuk hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar.

Konsep anak
Pada ketentuan umum Ranperda, disebutkan konsep anak mencakup anak yang berusia hingga 18 tahun. Agar sesuai dengan substansi Ranperda, dalam ketentuan umum belum dijelaskan tentang anak disabilitas, anak penyandang disabilitas, anak berkebutuhan khusus, anak dengan layanan khusus yang berhubungan dengan sistem pendidikan untuk anak Indonesia. Perancang Ranperda tampaknya belum mengikuti perkembangan semiotik kebahasaan terutama perkembangan peristilahan baru, seperti masih menggunakan kata anak cacat, padahal sekarang sudah disosialisasikan istilah anak disabilitas. Perancang Ranperda juga perlu mengetahui perbedaan konsep anak disabilitas dan anak dari penyandang disabilitas dimana kedua konsep ini masih berhubungan dengan Ranperda, karena keduanya tidak jarang menjadi korban bullying pelecehan baik di sekolah maupun di lingkungannya.

Paradigma tentang Anak
Paradigma Ranperda ini masih bersifat otoriter, memosikan anak sebagai mahluk yang tak berdaya (disabilitas), rentan dan dianggap tidak mampu membuat pilihan-pilihan sendiri, serta mengabaikan nasib anak-anak yang berdaya dan anak yang bertalenta. Tentunya partisipasi anak untuk turut serta dalam penyusunan Ranperda yang akan memengaruhi hidup dan masa depan anak-anak Bali, perlu didengar sebagai aspirasi penting. Forum Anak Bali, perwakilan OSIS dari berbagai sekolah, Seka Teruna, kelompok komunitas anak dan remaja, lembaga pemerhati dan peduli anak perlu diberikan ruang untuk terlibat memberikan masukan untuk memahami berbagai kebutuhan dasar anak dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam mengawal proses perancangan Ranperda ini menjadi perda perlindungan anak.

Koreksi Kritis
Beberapa koreksi kritis tentang konten Ranperda : menyangkut dasar-dasar hukum yang dijadikan pertimbangan; perlunya kejelasan koordinasi terutama SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang mengimplementasikan Perda jika telah disahkan; koordinasi SKPD dengan stakeholder; transparansi dan teknis mendapatkan akses pendanaan dalam penanganan perlindungan anak. Beberapa dasar hukum seperti UU tentang Disabilitas dan UU tentang kependudukan belum dijadikan pertimbangan. Jalur komunikasi SKPD harus dibuat sebening air mineral agar tidak memunculkan polemik dan indikasi adanya saling lempar tanggung jawab dalam SKPD.

Kesehatan reproduksi anak juga belum diatur dalam Ranperda, termasuk hak anak untuk menentukan orientasi seksual dirinya. Argumentasi: ada anak yang terlahir dengan kelamin ganda atau ada anak yang merasa berada di tubuh yang salah karena jenis kelamin yang dimilikinya tidak membuatnya menjadi pribadi yang utuh.

Pendidikan khusus dan layanan khusus untuk anak perlu di atur dalam Ranperda yang mengacu pada kebutuhan anak disabilitas, anak berkebutuhan khusus, anak yang hidup dalam penjara. Poin penting lainnya dalam Ranperda ini adalah menyangkut akses untuk anak, seperti ruang bermain, tempat dan lingkungan bertumbuh kembang yang baik untuk anak.

Hak atas identitas pribadi juga belum dimasukkan dalam isi Ranperda. Dasar argumentasi: banyak anak-anak yang dibuang dan ditelantarkan, diadopsi sehingga mereka berhak untuk mengetahui asal usulnya.

Sebagai homo ludens, mahluk yang bermain, manusia khususnya anak membutuhkan ruang bebas untuk mengeskpresikan diri. Ruang atau taman bermain untuk anak dan remaja merupakan kebutuhan penting yang memiliki fungsi rohani mengekspresikan emosi dan menyalurkan agresi secara positif untuk mencegah kriminalitas anak. Sayangnya, ruang atau taman seperti ini begitu minim disediakan pemerintah. Akses yang tak kalah penting dan harus jelas dan tegas dalam Ranperda ini yaitu teknis mendapatkan akses dana untuk upaya perlindungan anak. Selama ini administrasi yang menjelimet dan sistem koordinasi yang tidak jelas dirasakan merugikan berbagai organisasi perlindungan anak.
Masyarakat juga membutuhkan shelter atau rumah perlindungan anak. Konsep yang dipahami pihak kepolisian dan aktivis perlindungan anak menganggap bahwa pembangunan Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) merupakan shelter bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Sayangnya dalam pandangan dinas sosial, RPSA ini bukan panti untuk tempat tinggal anak dan tempat ini hanyalah untuk berkonsultasi. Perbedaan persepsi ini jika tidak dikomunikasikan tentu menimbulkan polemik.

Prematur
Staf ahli yang ditunjuk anggota dewan legislatif untuk membantu merancang Perda Perlindungan Anak ini perlu memahami, bahwa konten Ranperda tidaklah sama dengan konten dalam Undang-Undang yang cenderung merupakan generalisasi masalah dan bersifat normatif. Ranperda ini masih begitu prematur untuk dipaksakan menjadi Perda karena berbagai masukan stakeholder belum terakomodasikan di dalamnya.

Ranperda Perlindungan Anak ini harus benar-benar menyentuh kehidupan, mendekati realitas kehidupan sosial anak Bali. Sehingga, jika Ranperda ini dipaksakan untuk disahkan menjadi Perda sebelum pemilu dengan mengabaikan pandangan stakeholder, merupakan praktik kekerasan simbolik dari panitia khusus dewan legislatif yang terlibat dalam Ranperda ini, yang harusnya berpihak pada rakyat.

Tentu para stakeholder tidak berharap hasil pembahasan Ranperda hanya akan menghasilkan wacana hipersemiotik dimana Perda yang nantinya diproduksi dan didistribusikan tak lebih sekedar menjadi “piagam” yang tidak dapat digunakan sebagai instrumen penegakan hukum bagi perlindungan anak. Intinya, Ranperda sebaiknya jangan dijadikan instrumen politik dan dijadikan sebagai trajektori kesuksesan kinerja anggota dewan legilatif sebelum realitas kebutuhan anak benar-benar dijadikan dasar penyusunan Ranperda ini.

MENGHANCURKAN SPIRITUALITAS BALI : PURA ATAU PURA-PURA?

Sebelum bernama Pura, tempat persembahyangan orang Bali disebut merajan, sanggah, paibon (pa-ibu-an), panti, beji, taman,  kahyangan atau parahyangan. Istilah Pura yang mengadopsi istilah India tampaknya baru diperkenalkan pada era pemerintahan  amoring acintya Prof. Ida Bagus Mantra (mantan Gubernur Bali) yang sempat studi di India. Tapi belakangan ini, banyak para pelajar Bali yang baru datang dari India mencoba menyamakan pura dengan mandira (mandir, kuil pemujaan) dalam  buku terbitan mereka. Read the rest of this entry »

Teori Kehancuran Budaya Bali Menurut Anak Agung Ngurah Gde Kusuma Wardana

Sistem budaya yang diwarisi orang Bali yang terdiri dari 5P, yaitu: Para, Puri, Pura, Purana dan Purohita. Dalam karya satra ini, konsep  5 pegangan hidup (5P) dikaitkan dengan realitas kekinian masyarakat Bali.

Konsep Para berkaitan dengan sistem hukum yang mengatur tatanan kehidupan kemasyarakatan.  Sedangkan, empat konsep yang lain berkaitan dengan ‘pur” atau benteng yang kini tengah menghadapi gempuran yang maha hebat. Puri sebutan untuk benteng keratuan (rumah raja), juga tentang hierarki dan kebangsawanan. Pura berkaitan dengan  benteng keyakinan dan keagamaan, atau tempat pemujaan berkaitan dengan sistem keyakinan orang Bali. Purana berkaitan dengan benteng sejarah dan etika. Purohita berkaitan dengan puja dan mantra dari para pemimpin religius Hindu Bali. Benteng spiritual ini pun memiliki kemerdekaannya, diperebutkan dan digiring ke arena pasar.

Dalam realitas kekinian  eksistensi Para di wilayah pemerintahan yang paling dasar, seperti  konsep awal dibentuknya Banjar adalah sebagai komunitas “suka-duka” susah dan senang ditanggung bersama. Namun dalam perkembangannya, relasi sosial komunitas yang hadir dipermukaaan lebih banyak dengan pendekatan penghakiman dan penghukuman. Basis kekerasan sangat menonjol, sementara asas kesejahteraan warga diabaikan.

Rasa kesetiaan dan solidaritas warga hanya dinilai dari kehadiran seseorang pada upacara kematian atau ketika terjadinya pengambilan keputusan politik untuk mengucapkan koor tanda setuju alias “suryak siyu”. Asas kesejahteraan dan cita-cita bersama warga banjar menuju kemajuan hidup mereka jarang menjadi agenda rapat tahunan warga.

Sementara, segenap prestasi anggota komunitas (krama) dimana ia juga membawa nama baik  dan kehormatan banjarnya seperti tidak mendapat ruang.  Kerja produktif warga Banjar menjadi terpinggirkan, pemikiran alternatif dipaku oleh kekolotan yang berkarat. Kadangkala, nasib banyak orang justru ditentukan orang yang tak pernah ke luar dari lingkungan banjarnya tapi ia dipilih sebagi kelihan (orang yang dituakan di banjar) karena ia menghabiskan waktunya untuk duduk-duduk di Bale banjar, mengobrol dan menonton TV.  Atau seseorang dipilih karena ia dianggap tak pernah pulang kampung karena sibuk dengan karir. Sehingga orang ini tak tahu memetakan persoalan dasar anggotanya. Atau, mereka bisa saja preman dengan massa yang banyak. Belakangan ini jabatan kelihan menjadi jabatan politis karena para politisi melirik potensi mereka di jalur birokrasi desa.Kenyataan seperti ini tak bisa lagi ditutup-tutupi.

Banyak fakta yang menjadikan masyarakat postradisional Bali tak sanggup memenuhi kebutuhan ekonomi karena dibatasi oleh ikatan adat yang kolot dan kesalahan menejemen dengan mempertaruhkan nasib dan masa depan banyak orang, dan tentu saja masa depan Bali.

Kini, orang Bali tak berdaya tergencet diantara dunia kerja dan adat yang keduanya mempertaruhkan hidup dan keluarganya. Namun hal ini tak pernah tuntas terselesaikan secara terbuka, karena mereka tak berdaya untuk bersikap dan memilih yang terbaik untuk kehidupannya.

Sistem budaya Orang Bali dalam praksis kehidupan hari ini telah dikalahkan  kekuatan kapitalis yang pragmatis, menjadikannya tak lebih sebagai objek dagangan pelaku Pasar (peken). Pasar global  dan kekuatan uang telah menyeret rakyat semakin jauh dalam ketidakberdayaannya untuk menentukan selera bahkan kehidupannya sendiri.

Ilusi  tentang uang telah banyak merubah wajah kekuasaan dan penguasa hari ini. Puri digempur habis-habisan oleh para broker tanah dan investor. Pura telah diperebutkan sebagai lahan pasar  spiritual dan marketing agama. Purana atau sejarah digunakan untuk menguatkan legimitasi rejim sehingga kebenaran sejarah diputarbalikkan untuk kepentingan siapa yang berkuasa. Purohita, para pemimpin spiritual kini semakin ganjen bersolek memperjualbelikan keyakinan untuk menarik umat. Tentu saja membaca teks ini harus dilekatkan pada oknum yang ada disekitar kehidupan masyarakat.

Kelima konsep dalam kehidupan masyarakat postradisonal Bali itu telah dipreteli, digembosi, terdistorsi oleh kepentingan-kepentingan politik dan kekuasaan. Pasar globalisasi telah membuat bentuk-bentuk kehidupan menjadi serba industri, serba seragam, monoton dan konsumtif. Keterampilan tradisional dibekukan agar pola ketergantungan dapat diciptakan kapitalis secara sistemik dan hegemonik.

Hal yang sama juga terjadi pada ranah organisasi modern yang lebih luas, yaitu negara. Lima pondasi dasar dalam konsep 5 pegangan (5P) hidup bangsa, terdiri dari : Hukum, Pancasila, Proklamasi, politik dan Pendidikan dibawa ke pasar  politik dan telah diperdaya oleh para  kapitalis.

Pancasila sebagai sebagai dasar negara, pandangan hidup bersama dan benteng moral bangsa kini telah diabaikan, diperjualbelikan sehingga, sebagian rakyat ingin kembali ke masa orde baru. Seolah-olah, pada masa itu segala kehidupan jauh lebih baik dari hari ini. Padahal pada masa Orde Baru, Pancasila adalah alat politik pemerintah yang digunakan untuk melakukan tindakan represif untuk mencucuk hidung setiap warga negara, seperti sapi perahan.

Proklamasi sebagai cita-cita yang dituangkan dalam butir-butir pernyataan sikap bangsa juga diremehkan. Sampai sekarang para proklamator, para pendiri negeri ini tidak diperlakukan sebagai pahlawan, orang yang bejasa bagi negara ini. Tetapi,  tanpa rasa hormat justru dijadikan objek dagangan para politisi untuk meraup suara. Para pahlawan itu diseret semakin jauh ke arena pasar politik, bahkan oleh keturunannya sendiri.

Politik hari inipun tak kalah hebatnya, negara menawarkan demokrasi sebagai hak setiap warga negara untuk terlibat dalam partai politik. Kemudian aspirasi masyarakat disalurkan melalui legislatif. Namun, produk hukum dan jabatan politik  sudah berada di dalam pasar money politik, bisnis jual-beli suara. Ini sudah menjadi tradisi. Pemerintah bergandengan tangan dengan penguasa karena kekuasaan hari ini berada di tangan pemilik kapital. Siapa yang memiliki modal, maka ialah yang berkuasa.

Pendidikan pada hari ini juga menjadi objek bisnis. Sekolah kini hanya distratakan dengan harga uang, tidak lagi menjadi sebuah institusi pembentukan karakter bangsa dan peletakan dasar nilai-nilai ke-intelektualitas-an. Indonesia menjadi bangsa yang tidak kreatif dan inovatif. Kaum inteletualnya tidak dihargai. Kegagalan pendidikan kita tercermin dari wajah perbudakan baru, dimana Indonesia menjadi negara ekportir pengadaan tenaga kerja ke luar negeri sebagai TKI atau TKW. Pemerintah menutup mata dan nurani dengan melakukan sejumlah pembiaran terhadap sekian banyak praktik perbudakan yang menimpa para ‘pahlawan devisa’ itu.

Produk peristilahan yang serba adiluhung secara aktif diciptakan pemerintah untuk meninabobokkan masyarakat dalam mimpi di siang bolong : tentang tatanan masyarakat madani, gemah ripah loh jinawi, tata tentrem kerta raharja dan moksartam jagatdhita ya caiti dharma. Semua itu masih dalam rancangan impian, sementara dalam kenyataan di depan mata, sendi-sendi kehidupan telah menemui kehancurannya yang teramat dahyat.

Orang Bali tak mungkin lagi menggugat kehancuran ini, karena sesungguhnya tak ada daya untuk merubahnya. Ideologi “das Capital” terlalu kuat untuk ditelikung apalagi untuk di lawan. Ia semacam kanker yang menggerogoti setiap sel kehidupan dan kita baru menyadarinya saat berada dalam kondisi kritis, hidup  bergantung di ujung nafas. Dan saat disadaripun, semuanya telah terlambat.

Hidup masyarakat Bali kini dikuasai para penguasa dunia maya, para butha dan kekuatan sakti dari leyak modern sejenis wikileaks. Mereka bertindak seperti Tuhan.  Wajahnya tak dikenali, ia tak ada di sini, tapi disana, dimana-mana, di tempat yang tidak kita ketahui. Mereka bisa mengontrol dunia dalam genggamannya hanya dengan sekeping chips data mereka. Mereka masuk sebagai kapitalis dan para investor dan broker, yang menguasai tanah-tanah leluhur dengan meminjam ‘nama-nama’ aktor lokal dan memainkannya sebagai manekin.

Meskipun dalam ketidakberdayaan, keadaan ini harus tetap diperangi. Perubahan harus tetap menjadi tujuan. Memerangi keadaan ini tidak melulu dengan kekerasan, melainkan dengan mengekspresikannya secara ringan, terbuka dan jujur sehingga menyikapinya pun dapat selapang padang ilalang. Kita tak punya apa-apa dan yang tersisa hanyalah bahasa hati, bahasa jiwa yang hanya mampu diekpresikan melalui sastra.

* tulisan ini merupakan pengembangan pokok pikiran Pangeran Puri Kesiman : Anak Agung Ngurah Gde Kusuma Wardana