TOLAK NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERDA PROVINSI BALI TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Terlalu terbiasa masyarakat dininabobokkan dengan ‘menyuapi’ sejumlah peraturan pemerintah dengan iming-iming  dapat memberikan sensasi suatu relaksasi hingga ekstase seolah-olah, kebutuhan masyarakat atas jaminan hukum telah dipenuhi negara. Apalagi perempuan, pasti langsung setuju jika nasib anak mereka dilindungi undang-undang dan peraturan pemerintah lainnya.

Belum lagi ketika disodori naskah akademik yang dibuat dengan membawa gengsi dari universitas terkemuka, bisa jadi kaum ibu-ibu langsung mendukung dengan penuh keyakinan nasib mereka dijamin negara. Begitu tinggi kepercayaan masyarakat terhadap berbagai regulasi dan dengan mudah untuk digiring seperti kerbau yang dicocok hidungnya, menerima sakralisasi wacana-wacana hukum yang kesannya luar biasa,  namun kemudian berakhir menjadi piagam tanpa guna.  But not this time, tidak kali ini!

Naskah akademik dan Rancangan Perda Provinsi Bali tentang Perlindungan Anak yang disusun tim peneliti pusat perancangan Hukum FH Universitas Udayana yang diajukan Pansus Komisi IV DPRD Prov. Bali, PERLU DITOLAK SEKALIGUS DIBATALKAN demi tegaknya hukum dan keadilan bagi anak.

Penolakan ini bukan dikarenakan naskah akademik dan ranperda yang mengikutinya tidak penting bagi nasib anak Bali. Sama sekali tidak! Penolakan ini dengan terpaksa perlu dilakukan karena  naskah ini jauh dari kata layak disebut sebagai ‘naskah akademik’ apalagi dijadikan acuan untuk dijadikan suatu Peraturan Daerah (PERDA) bagi anggota Parlemen Provinsi Bali. Terlebih lagi, naskah ini dijadikan acuan penting perlindungan nasib masa depan anak.  Bahkan, ada indikasi produk hukum ini ‘dipaksakan’ menjadi PERDA sebelum Pemilu. Ini merupakan praktik kekerasan simbolik, pemaksaan kehendak demi pencitraan.  Apa jadinya jika naskah ini beredar di masyarakat dan dibaca oleh akademisi lainnya?  Sungguh hal yang memprihatinkan kalau tidak ingin disebut memalukan. Tentu ada sejumlah argumentasi mesti diajukan sebelum ‘menggugat’ kompetensi para ahli perancangan Hukum Universitas Udayana.

GEGABAH dan AMATIRAN

“Naskah Akademik Rancangan Perda  Provinsi Bali Tentang Perlindungan Anak “jelas-jelas dibuat secara gegabah dan amatiran. Naskah akademik ini kurang memenuhi kriteria sebagai tulisan ilmiah, tanpa dasar kajian akademis tentang anak-anak Bali. Pada bagian latar belakang penyusunan naskah akademik ini di antaranya adanya pernyataan:

“ Tingginya permasalahan yang berkaitan tentang anak sangat memerlukan adanya penegakan hukum (terketik: hokum) yang optimal”.  

 

Apa dasarnya? Memang pada naskah akademik ini menggunakan data kekerasan kasus anak yang diambil dari yayasan Lembaga Perlindungan Anak Bali. Data LPA  menunjukkan angka kekerasan anak ‘hanya’ mencapai 150 kasus sejak tahun 2011-2013. Pernyataan yang menyatakan tingginya permasalahan anak di Bali ini tentu tidak berdasar, mengingat tidak ada indikator pendamping yang dapat dijadikan pembanding agar  informasi yang disampaikan mendekati akurat, seperti : berapa jumlah anak di Bali? berapa angka kematian bayi di Bali? berapa anak bali yang tidak bersekolah? berapa yang bekerja? Berapa anak yang dibuang dan ditelantarkan? Berapa anak yang dipenjara? berapa anak yang disabilitas? Berapa anak yang berhadapan dengan hukum? Berapa anak yang menggepeng? Berapa yang diperkosa? Berapa anak yang dipasung? Berapa anak jenius Bali, berapa anak berprestasi di Bali?.

Ini baru merupakan sebagian kecil pertanyaan mendasar yang harus diketahui peneliti sebelum menyusun naskah akademik apalagi menjadikannya sebagai peraturan daerah.  Sayang sekali, data yang disajikan dalam naskah akademik begitu kecil dibandingkan jumlah anak di Bali (sangat tidak mungkin jumlah anak Bali ‘hanya’ 150?). Dan jika data kuantitatif ini digunakan sebagai dasar pembuatan Perda Perlindungan Anak tentu argumentasinya sangat lemah dan gegabah. Padahal, stakeholder yang bergerak dalam bidang pemerhati anak itu banyak sekali, seperti: lembaga pendidikan (sekolah dari Paud, SD- SMA). Lembaga pelayanan kesehatan, kepolisian, Bapas, pengadilan,  masyarakat adat, keluarga, forum anak, P2TP2 dan sebagainya yang tentunya memiliki data yang lebih akurat. Selain itu mereka tentu lebih mengetahui problema penanganan anak di lapangan,  dan  mendekati realitas sosial anak Bali.  Jangan salahkan jika membaca naskah akademik ini memunculkan sejumlah asumsi: peneliti meremehkan data lapangan, kemalasan melakukan penelitian lapangan atau karena isolasi yang memerangkap diri dalam teks-teks hukum tanpa memahami realitas nasib anak-anak Bali.

Tapi haruskah masa depan anak Bali menjadi wacana basi-basi alakadarnya seperti ini? Kemudian memaksa masyarakat untuk menerima gagasan seperti ini dalam bentuk Perda? Begitukah? Jika ini benar, tentunya mentalitas seperti ini benar-benar menyedihkan. Penyederhanaan masalah semacam ini tentu merupakan bentuk pembodohan masyarakat yang ‘dipaksa’ menerima studi yang tidak berbobot seperti ini. Dan koreksi terhadap naskah ini menjadi penting untuk mengawasi kinerja-kinerja yang menggunakan dana dari masyarakat. Selain itu, naskah akademik ini menjadi tampak ‘amatiran’ ketika rumusan masalah dengan hasil analisis yang diajukan, disandingkan sehingga jawabannya ibarat pepatah: jauh panggang dari api.

Pada rumusan masalah pertama berbunyi: permasalahan hukum apakah yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perlindungan  Anak? Logika dari pertanyaan ini tentu merujuk pada sejumlah produk hukum yang bermasalah jika diterapkan dalam upaya perlindungan anak. Tetapi, pada hasil analisisnya justru disajikan tampilan produk hukum yang digunakan sebagai dasar dalam Ranperda yaitu: UU 12/2011 pasal 5 dan 6, UU No 39 tahun 1999 tentang HAM, UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (tapi, tampak peneliti tidak konsisen karena, di halaman lain disebut, UU No 23 tahun 2004 tentang Perlindungan Anak), PP No 38 tahun 2007 tentang pembagian Urusan, Peraturan Daerah Provinsi Bali No 1 tahun 2008 . Itupun tidak mengikutsertakan produk hukum yang lebih fresh seperti UU SPPA tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pada rumusan masalah kedua berbunyi: Apakah yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perlindungan anak? Hasil analisisnya: tidak ada! Terlalu banyak ‘bunyi-bunyian’ yang dikutip menurut beberapa ahli hukum, tapi tidak menjawab pertanyaan yang diajukannya sendiri.

Pada rumusan masalah ketiga berbunyi: Apakah sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan dan jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan  Daerah Provinsi Bali tentang perlindungan anak? Jawaban yang diberikan penuh kegalauan dan kegamangan seperti terkena sindrom ‘schizophrenia’: yang penting menabur sejumlah kalimat, tak penting bermakna atau tidak.  Sasaran yang diwujudkan pastinya untuk perlindungan anak, namun anak seperti apa yang akan disasar dalam naskah dan ranperda itu?

Peraturan Daerah tentunya tidak sama dengan Undang-Undang meskipun produk ini harus mengacu pada produk perundang-undangan yang ada di atasnya. Gejala ‘copy-paste’ bunyi-bunyian dalam produk hukum dan kemudian mencantelkannya dalam peraturan daerah tanpa kajian yang serius dan ilmiah tentu merupakan tindakan yang gegabah.

TAK PAHAM KONSEP ANAK

Konsep anak yang diajukan dalam naskah akademik ini masih “standar” kutipan pasal 1 Konvensi Hak Anak, bahwa anak adalah:

“…setiap manusia yang berusia 18 tahun kecuali berdasarkan Undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia anak dicapai lebih awal”.

 

Definisi anak berdasarkan diskusi terfokus yang diselenggarakan LBH Bali dalam menganalisa RANPERDA tentang perlindungan anak, begitu banyak menyajikan realitas sosial anak-anak Bali. Padahal kenyataannya, berbagai produk hukum mendefinisikan anak dengan umur yang beragam. Anak merupakan suatu definisi yang bersifat kompleks secara kultural dan sosial. Dalam institusi pendidikan dikenal istilah “anak berkebutuhan khusus”, “anak dengan layanan khusus”. Selain itu ada istilah “anak Negara”,” anak disabilitas”, “anak dari penyandang disabilitas”. Dan perkembangan terbaru sebagai praktisi hukum peneliti mestinya sudah tahu ada istilah “Anak Berhadapan” dengan Hukum dan “Anak Berkonflik” dengan hukum. Dalam dunia kesehatan dikenal istilah, janin, bayi, balita, masa pubertas dan sebagainya. Dan mereka semua ini berhak mendapatkan jaminan perlindungan sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Jadi ‘realitas’ sosial wajah anak-anak Indonesia termasuk di Bali tidaklah sama dan perlakuan yang dibutuhkanpun tidak bias diseragamkan. Definisi anak  yang kompleks ini mencerminkan realitas kehidupan anak yang tidak sesederhana definisi yang diajukan. Terlebih lagi di Bali masalah seksualitas anak menentukan perlakuan yang menjadi pemicu sejumlah diskriminasi dan kekerasan terhadap anak, seperti: konsep purusa dan pradana yang masih bersifat politis, mempengaruhi posisi dan disposisi sosial termasuk masa depan anak. Semestinya kompleksitas kebutuhan anak inilah dijadikan dasar-dasar argumentatif bagi penyusunan latar belakang akademik dan data-data yang akurat. Sayangnya hal-hal urgensi berkaitan dengan kebutuhan anak, tidak sampai dalam Naskah Akademik dan juga Ranperda Perlindungan Anak.

TIDAK MEMENUHI VALIDITAS HUKUM

Pada halaman 21 naskah akademik ini disampaikan bahwa validitas hukum atau keabsahan suatu hukum sebagai peraturan perundang-undangan di Indonesia harus sesuai dengan:1) landasan filosofis, sesuai dengan nilai-nilai yang dianut suatu negara; 2) sosiologis, mencerminkan tuntutan dan kenyataan yang hidup dalam masyarakat; 3) yuridis, sebagai norma hukum, adanya kesesuaian hubungan kondisi dengan akibatnya, adanya lembaga yang berwenang) dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi; 4) politis, sesuai dengan cita-cita dan konstitusi.

Dan, Naskah Akademik ini jelas tidak memenuhi aspek sosiologis dan telah mengabaikan realitas sosial tentang anak-anak Bali: bagaimana anak hidup, tumbuh dan berkembang anak di tanah Bali. Rancangan Peraturan Daerah (perda) tentang Perlindungan Anak setidaknya secara ideal melibatkan landasan filosofis kearifan Sosial Budaya Bali dalam menata dan mengatasi masalah sosial termasuk dalam perlindungan anak, termasuk melibatkan masyarakat adat Bali.

KOORDINASI KERJA SKPD TIDAK JELAS

Naskah akademik dan juga Ranperda Tentang Perlindungan Anak yang hendak dipaksakan ‘sukses’ ketok palu sebelum pemilu 2014 ini menyisakan banyak problematik yang dirasakan beberapa stakeholder dalam SKPD, Satuan Kerja Perangkat Daerah (aparat terkait) yang terlibat di dalamnya. Dalam diskusi membahas Ranperda tentang Perlindungan Anak, perdebatan koordinasi para pihak dalam ruang lingkup pemerintahan masih tidak jelas, tumpang tindih. Bidang pemberdayaan perlindungan perempuan dan anak melalui P2TP2A mengeluhkan dana yang terbatas tidak sebanding dengan dengan ribuan kasus-kasus yang dihadapi. Pihak kepolisian membutuhkan shelter bagi anak yang berhadapan dengan hukum, selisih paham tentang “Rumah Sosial Perlindungan Anak” yang menurut Dinas sosial itu hanyalah sebagai tempat konsultasi bukan untuk shelter.

Ini baru sebagian kecil dari kekacauan jalur komunikasi dan koordinasi yang harus dihadapi dalam internal pemerintahan. Sejumlah aktivis perempuan dan stake holder lainnya termasuk dari dinas pendidikan, pengadilan juga mengharapkan “Anak Berkonflik” dengan hukum tidak dipenjarakan di lapas  orang dewasa, selain faktor Lapas Anak Gianyar yang berlokasi di Karangasem dirasakan terlalu jauh sehingga ada desakan untuk menyiapkan tempat yang lebih dekat dan representatif untuk anak-anak yang berhadapan hukum. Penyusunan naskah akademik ini tampaknya belum sampai pada bagian ‘membaca realitas’ atau melakukan kajian kontekstual yang serius dalam penyusunan rancangan perlindungan anak ini. Apa yang dipaparkan dalam naskah akademik ini baru terbatas menyajikan pengetahuan hukum tentang anak secara umum.

 

TOLAK ‘PROYEK’ RANPERDA PERLINDUNGAN ANAK 

Naskah akademik dan Ranperda Perlindungan Anak perlu ditolak! Naskah akademik ini argumentasinya sangat lemah, prematur dan baru sebatas memamerkan pengetahuan tekstual tentang hukum yang sebenarnya juga bisa diakses masyarakat melalui internet. Kajian ‘kontekstual’ berbasis realitas sosial dan kajian budaya dengan melibatkan stakeholder belum disentuh dalam kajian akademis ini. Semestinya dalam naskah akademik dan juga Ranperda Perlindungan Anak ini,  UU SPPA ini perlu dijadikan salah satu dasar bagi terbentuknya Perda Perlindungan Anak.

Undang-undang No 11 tahun 2012, Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) telah disahkan sejak 2012 dan baru akan diberlakukan Agustus 2014, inipun beberapa bagian pasalnya tengah di-uji material-kan oleh Ikatan Hakim Indonesia dan disetujui MK. Sayangnya kehadiran UU SPPA tampaknya alpa dicantumkan, entah karena peneliti tidak ‘update’  informasi, ataukah karena “lupa” memang menjadi penyakit kronis yang harus dilawan oleh bangsa ini. Padahal UU SPPA ini relevan dengantopik perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum, baik yang menajdi korban maupun pelaku.  

 Naskah akademik dan Ranperda Perlindungan Anak harus berani untuk ditolak, karena tiada gunanya menciptakan produk hukum yang tak berguna dalam kenyataan, hanya dipaksakan untuk pencitraan aktor-aktor politik dengan kinerja yang tidak maksimal dengan mengorbankan nasib anak-anak Bali.

 Setidaknya naskah akademik ini memberikan gambaran tentang realitas betapa tidak seriusnya penanganan nasib anak Bali. Anak masih dianggap sekedar ‘proyek’ wacana, tanpa keseriusan untuk benar-benar memikirkan bagaimana naskah akademik ini layak menjadi dasar bagi terbentuknya Ranperda Perlindungan Anak dan dapat diimplementasikan. Sudah saatnya masyarakat juga mesti ‘melek hukum’ dengan membaca secara hati-hati berbagai produk hukum yang dibuat kaum intelektual, untuk menghindari manipulasi dan pembodohan masyarakat.

 

Sumber:

https://dayugayatri.wordpress.com/tag/ranperda-perlindungan-anak/

Diskusi kelompok terfokus yang diselenggarakan YLBHI-Bali 13 Januari 2014

Advertisements

RANPERDA PERLINDUNGAN ANAK

Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perlindungan Anak digagas sebagai inisiatif dari Pansus Perda Perlindungan Anak, Komisi IV DPRD Provinsi Bali. Sayangnya semangat perancangan Peraturan Daerah ini lebih kuat didorong unsur politis. Substansi yang semestinya ditujukan untuk menjadikannya sebagai instrumen yang mumpuni dalam upaya memberikan perlindungan bagi anak-anak Bali, menjadi pereduksian realitas sosial anak. Ranperda menjadi arena politik karena ada indikasi rancangan dipaksakan untuk diselesaikan dan bila perlu disahkan menjadi Perda sebelum pemilu 9 April 2014 ini sesuai dengan yang disampaikan sekretaris Pansus, Ibu Utami.

Beruntung, YLBHI-Bali berinisiatif mengajak stakeholder bertemu pada 13 Januari 2014 untuk berpartisipasi dan menganalisa konten Ranperda Perlindungan Anak. Pertemuan ini menjadi penting untuk mengantisipasi adanya upaya menggampangkan masalah dengan melakukan generalisasi isi Ranperda seperti mencontek dari berbagai sumber perundang-undangan, atau yang lebih fatal jika ditemukan adanya indikasi mencontek Ranperda serupa dari provinsi lain yang secara substansi tidak sama dengan Bali. Padahal substansi Ranperda harus bersumber dari realitas kebutuhan anak untuk mendapat pengakuan identitas, untuk hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar.

Konsep anak
Pada ketentuan umum Ranperda, disebutkan konsep anak mencakup anak yang berusia hingga 18 tahun. Agar sesuai dengan substansi Ranperda, dalam ketentuan umum belum dijelaskan tentang anak disabilitas, anak penyandang disabilitas, anak berkebutuhan khusus, anak dengan layanan khusus yang berhubungan dengan sistem pendidikan untuk anak Indonesia. Perancang Ranperda tampaknya belum mengikuti perkembangan semiotik kebahasaan terutama perkembangan peristilahan baru, seperti masih menggunakan kata anak cacat, padahal sekarang sudah disosialisasikan istilah anak disabilitas. Perancang Ranperda juga perlu mengetahui perbedaan konsep anak disabilitas dan anak dari penyandang disabilitas dimana kedua konsep ini masih berhubungan dengan Ranperda, karena keduanya tidak jarang menjadi korban bullying pelecehan baik di sekolah maupun di lingkungannya.

Paradigma tentang Anak
Paradigma Ranperda ini masih bersifat otoriter, memosikan anak sebagai mahluk yang tak berdaya (disabilitas), rentan dan dianggap tidak mampu membuat pilihan-pilihan sendiri, serta mengabaikan nasib anak-anak yang berdaya dan anak yang bertalenta. Tentunya partisipasi anak untuk turut serta dalam penyusunan Ranperda yang akan memengaruhi hidup dan masa depan anak-anak Bali, perlu didengar sebagai aspirasi penting. Forum Anak Bali, perwakilan OSIS dari berbagai sekolah, Seka Teruna, kelompok komunitas anak dan remaja, lembaga pemerhati dan peduli anak perlu diberikan ruang untuk terlibat memberikan masukan untuk memahami berbagai kebutuhan dasar anak dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam mengawal proses perancangan Ranperda ini menjadi perda perlindungan anak.

Koreksi Kritis
Beberapa koreksi kritis tentang konten Ranperda : menyangkut dasar-dasar hukum yang dijadikan pertimbangan; perlunya kejelasan koordinasi terutama SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang mengimplementasikan Perda jika telah disahkan; koordinasi SKPD dengan stakeholder; transparansi dan teknis mendapatkan akses pendanaan dalam penanganan perlindungan anak. Beberapa dasar hukum seperti UU tentang Disabilitas dan UU tentang kependudukan belum dijadikan pertimbangan. Jalur komunikasi SKPD harus dibuat sebening air mineral agar tidak memunculkan polemik dan indikasi adanya saling lempar tanggung jawab dalam SKPD.

Kesehatan reproduksi anak juga belum diatur dalam Ranperda, termasuk hak anak untuk menentukan orientasi seksual dirinya. Argumentasi: ada anak yang terlahir dengan kelamin ganda atau ada anak yang merasa berada di tubuh yang salah karena jenis kelamin yang dimilikinya tidak membuatnya menjadi pribadi yang utuh.

Pendidikan khusus dan layanan khusus untuk anak perlu di atur dalam Ranperda yang mengacu pada kebutuhan anak disabilitas, anak berkebutuhan khusus, anak yang hidup dalam penjara. Poin penting lainnya dalam Ranperda ini adalah menyangkut akses untuk anak, seperti ruang bermain, tempat dan lingkungan bertumbuh kembang yang baik untuk anak.

Hak atas identitas pribadi juga belum dimasukkan dalam isi Ranperda. Dasar argumentasi: banyak anak-anak yang dibuang dan ditelantarkan, diadopsi sehingga mereka berhak untuk mengetahui asal usulnya.

Sebagai homo ludens, mahluk yang bermain, manusia khususnya anak membutuhkan ruang bebas untuk mengeskpresikan diri. Ruang atau taman bermain untuk anak dan remaja merupakan kebutuhan penting yang memiliki fungsi rohani mengekspresikan emosi dan menyalurkan agresi secara positif untuk mencegah kriminalitas anak. Sayangnya, ruang atau taman seperti ini begitu minim disediakan pemerintah. Akses yang tak kalah penting dan harus jelas dan tegas dalam Ranperda ini yaitu teknis mendapatkan akses dana untuk upaya perlindungan anak. Selama ini administrasi yang menjelimet dan sistem koordinasi yang tidak jelas dirasakan merugikan berbagai organisasi perlindungan anak.
Masyarakat juga membutuhkan shelter atau rumah perlindungan anak. Konsep yang dipahami pihak kepolisian dan aktivis perlindungan anak menganggap bahwa pembangunan Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) merupakan shelter bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Sayangnya dalam pandangan dinas sosial, RPSA ini bukan panti untuk tempat tinggal anak dan tempat ini hanyalah untuk berkonsultasi. Perbedaan persepsi ini jika tidak dikomunikasikan tentu menimbulkan polemik.

Prematur
Staf ahli yang ditunjuk anggota dewan legislatif untuk membantu merancang Perda Perlindungan Anak ini perlu memahami, bahwa konten Ranperda tidaklah sama dengan konten dalam Undang-Undang yang cenderung merupakan generalisasi masalah dan bersifat normatif. Ranperda ini masih begitu prematur untuk dipaksakan menjadi Perda karena berbagai masukan stakeholder belum terakomodasikan di dalamnya.

Ranperda Perlindungan Anak ini harus benar-benar menyentuh kehidupan, mendekati realitas kehidupan sosial anak Bali. Sehingga, jika Ranperda ini dipaksakan untuk disahkan menjadi Perda sebelum pemilu dengan mengabaikan pandangan stakeholder, merupakan praktik kekerasan simbolik dari panitia khusus dewan legislatif yang terlibat dalam Ranperda ini, yang harusnya berpihak pada rakyat.

Tentu para stakeholder tidak berharap hasil pembahasan Ranperda hanya akan menghasilkan wacana hipersemiotik dimana Perda yang nantinya diproduksi dan didistribusikan tak lebih sekedar menjadi “piagam” yang tidak dapat digunakan sebagai instrumen penegakan hukum bagi perlindungan anak. Intinya, Ranperda sebaiknya jangan dijadikan instrumen politik dan dijadikan sebagai trajektori kesuksesan kinerja anggota dewan legilatif sebelum realitas kebutuhan anak benar-benar dijadikan dasar penyusunan Ranperda ini.

JAMBAN BALI

Jamban alias WC (water closet) tempat khusus untuk buang hajat: tinja, kencing dan sampah perut lainnya. Ih, jijik! Jangan jijik dulu! Kalau semua sampah perut itu tidak keluar dengan baik, pastinya hidup manusia akan sangat menderita, dari diare hingga sembelit alias ambeyen. Bahkan lebih fatal lagi,  konon jika tidak berhajat dengan baik akan mengancam jiwa alias bikin orang mati. Pasien yang paling gawat sekalipun dikontrol dokter dengan memeriksa feces (kotoran perut) dan memastikan  pasiennya kentut. “Udah kentut apa belum?”. Itu akan jadi pertanyaan  dokter kepada pasien yang sama pentingnya dengan pertanyaan malaekat kepada tubuh manusia: “masih hidup, apa sudah mati?”.  Jamban menerima segala penderitaan, kotoran sebagai ekses dari pola konsumsi manusia dan menjadi ruang yang paling pribadi dari manusia modern Bali.

Jamban orang Bali pada masa kini mengalami penyempitan ruang dan makna. Dulu jamban memiliki ruang yang luas: sepanjang  aliran sungai, seluas ladang yang membentang. Ruang luas itu memanjakan orang-orang Bali untuk berhajat secara merdeka. Jambanisasi pada  era 80an merubah konsepsi manusia Bali tentang ruang berhajat di tempat terbuka menjadi  kamar khusus untuk Buang Air Besar (BAB). Ruang berhajat yang sebelumnya di ruang terbuka itu, mungkin punya fungsi yang juga luas juga untuk memupuk kebun atau untuk konsumsi hewan ternak celeng yang pada masa itu masih berkeliaran di halaman rumah.

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Bali, tahun 2013 ini masih ada sekitar 12 persen warga Bali yang tak terakses jamban sehat. Masyarakat yang tidak terakses ini masih buang air besar di saluran air seperti sungai dan tegalan. Menurut Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan Dinkes Bali, I Wayan Yogianti, capaian akses jamban sehat di seluruh Bali sekitar 88 persen. Angka ini melampaui target 85 persen dan di atas rata-rata nasional yang menargetkan angka 62,37 persen.

Kini, jamban berada di ruang sempit dan gelap dan bau anyir tak bisa ditutupi dengan pintu yang kadang engselnya telah mencantel dengan kondisi sekarat. Kapur barus di lantai tak kuat menutupi semua bau-bauan yang tak sedap dari jamban yang berkerak, berlantai  keramik tapi berlumut dan tembok yang berkelabang. Jamban duduk model terbaru yang dipajang di toilet perkantoran, tutupannya sering basah berwarna kuning bekas tetesan pipis seseorang. Jamban model baru ini memang lagi trend, tapi tidak banyak yang tahu bagaimana memakainya. Mestinya bantalan itu dipakai untuk perempuan. Bantalan jamban duduk mestinya disandarkan pada tangki airnya, sebelum digunakan untuk pipis oleh laki-laki, sehingga setelah digunakan ditidurkan kembali pada dudukannya agar tidak tampak lagi tetesan kencing yang bau anyir itu.

Pada abad ke-21 ini, “Jamban duduk” di mall-mall masih tampak bekas telapak sepatu yang artinya ada yang jongkok di atasnya. Entah, karena kebiasaan, tidak mengerti memakainya atau jijik karena kotor? Sekolah, kampus, rumah sakit, gedung pemerintahan, perkantoran bahkan bandara interansional ngurah Rai di Bali anehnya memiliki jamban seperti itu. Bupati Jembarana pun sempat murka karena menemukan toilet di kantor Dikporaparbud Jembrana  digunakan sebagai gudang menyimpan komputer bekas, mimih ratu betara! Ini sudah alih fungsi yang luar biasa!

Pada KTT APEC tahun lalu yang dihadiri sejumlah tamu negara penting harus menghadapi kenyataan toilet di daerah kunjungan wisata Bali jauh dari kata layak pakai karena kotor dan rusak. Kebersihannya tidak beda jauh dengan kualitas hiegenisnya jamban pasar, terminal dan pompa bensin (terkadang airnya juga berminyak). Tak bisa dibayangkan wajah profesor, doktor, sarjana, pejabat, pegawai , tamu Negara duduk di atas jamban seperti itu. Entah kenapa jamban dibiarkan anyir, bau dan kotoran dibiarkan mengambang karena salah cara menginstalasinya.

Di desa, masih banyak yang menggunakan jamban jongkok. Itupun diletakkan di ruang tersembunyi yang kecil, gelap, pengap dan pastinya tetap anyir. Airnya di bak tampak keruh penuh kotoran cecak, jentik nyamuk, air keruh, dan bekas sabun batangan dan pasta gigi lengket di tepian bak air. Dekorasi toilet ramai dengan pakaian kotor yang digantung dan direndam di ember. Coba saja meminjam kamar mandi di perkampungan di Bali,  tidak sedikit pemilik rumah akan minta maap kepada peminjam, karena kamar mandinya kotor. Tapi anehnya, keadaan kotor itu tidak segera diperbaiki. Jelas terjadi pembiaran, padahal itu kan sumbernya berbagai penyakit? Tampak terjadi ketidaksesuaian apa yang dipikirkan pemilik tentang kamar mandi yang seharusnya digunakan “tamu” (mestinya bersih) dengan kamar mandi yang digunakan mereka untuk sehari-hari (sudah biasa kotor).

Jamban bagi orang Bali itu tempatnya di zone “nista” alias rendahan, jadi membersihkan jamban  di rumah sendiri dianggap sebagai pekerjaan hina. Tapi anehnya, orang Bali tidak keberatan bekerja membersihkan WC hotel agar turis bule bisa buang hajat dengan nyaman, tentram dan damai. Bahkan, untuk ini mereka harus bersekolah khusus menjadi cleaning service selama bertahun-tahun dengan biaya mahal. Kebayang kan jika kamar mandi di perumahan di kampung merupakan kamar mandi umum yang digunakan beberapa anggota keluarga? Mulailah konflik muncul: siapa yang paling pantas membersihkan jamban?” Karena semua merasa tidak pantas, maka tidak ada satupun yang berniat membersihkan kamar mandi apalagi jambannya yang salome, satu lobang dipake rame-rame.

Orientasi orang Bali memosisikan jamban sungguh berbeda dengan “Nak Jawa” alias orang-orang di Jawa. Kamar mandi di tempat-tempat pemberhentian truk sepanjang perjalanan dari Ketapang menuju Surabaya tampak kinclong , minimal airnya jernih, lantainya masih kesat dan jambannya bersih. Mengapa? Karena kamar mandi bagi mereka memegang peranan penting yang digunakan untuk mendukung ibadah, berwudu. Bahkan saking bersihnya, untuk mandipun bisa digunakan.

Kapankah orang Bali bisa memiliki WC yang hiegenis? Minimal WC yang di areal tempat suci (pura) yang juga digunakan untuk pariwisata juga bersih dan nyaman agar tidak diprotes delegasi tamu penting seperti kejadian sebelumnya. Bukankah kebersihan adalah ibadah? Bagaimanapun, jamban itu merupakan instrumen penting bagi kelangsungan hidup manusia. Jambanisasi sejak era 80-an  ini tentu bukan hal yang mudah.  Perlu transformasi yang nyata untuk  membuat program jambanisasi dan kebersihan kamar mandi. Lagipula, penduduk Bali sampai saat ini masih banyak yang belum menikmati jamban di rumah-rumah mereka. Dan transformasi jamban jongkok ke jamban duduk tidak disertai pemahaman tata cara menggunakannya. Selain itu masyarakat juga perlu diajarkan untuk membersihkan kamar mandi dan jambannya secara teratur. Sehingga, kenyamanan berhajat tidak melulu diperuntukkan untuk bule, orang Bali juga bisa kalau mau. Semoga pemerintah Bali dapat mendorong perubahan outlook atau tampilan Jamban di Bali  menjadi lebih hiegenis.

Denpasar , 6 Januari 2014

Sumber:

http://www.indonesiainfrastructurenews.com/2013/10/joroknya-toilet-bandara-ngurah-rai/

http://www.balipost.co.id/balipostcetak/2004/5/6/b1.htm

http://news.mnctv.com/index.php?option=com_content&task=view&id=37025&Itemid=5

http://www.balipost.co.id/mediadetail.php?module=detailberita&kid=10&id=82221